UC News

MK Tolak Putusan Sela Uji Materi Hak Angket KPK

MK Tolak Putusan Sela Uji Materi Hak Angket KPK
Mahkamah Konstitusi. [SP/Gusti Lesek]

[JAKARTA] Mahkamah Konstitusi menolak mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela dalam uji materi ketentuan hak angket yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Hal ini disampaikan hakim MK dalam sidang lanjutan uji materi soal hak angket di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/9).

"Permohonan putusan provisi dinyatakan ditolak," kata wakil ketua MK Anwar Usman yang memimpin persidangan tersebut.

Putusan sela ini dimohonkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan KPK yang menjadi salah satu pengugat uji materi hak angket. Koalisi minta agar proses angket oleh Pansus DPR RI terhadap KPK berhenti untuk sementara, selama uji materi masih berlangsung.

Penolakan putusan sela ini, kata hakim Anwar Usman, diputuskan setelah mahkamah telah menyelenggarakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 6 September 2017. Dalam RPH tersebut hadir 8 hakim, minus Saldi Isra karena tengah menunaikan ibadah haji.

"Berhubung dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dimaksud, mufakat tidak tercapai meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya keputusan diambil dengan suara terbanyak," ujar Anwar.

Dalam voting tersebut, suaranya berimbang antara yang mengabulkan putusan sela dan yang menolak putusan sela. Empat hakim yang mengabulkan putusan sela adalah hakim I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul dan Maria Farida indrati. Sementara yang menolak adalah hakim Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams.

Karena posisinya berimbang, sesuai Pasal 45 ayat 7 dan 8 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK, maka putusan ditentukan oleh Ketua MK.

"Berhubung suara ketua MK Arief Hidayat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 8 UU MK termasuk ke dalam 4 hakim konstitusi yang berpendapat menolak permohonan putusan provisi, maka permohonan putusan provinsi dinyatakan ditolak," tutur dia.

Pada kesempatan itu, Hakim Anwar juga menyampaikan bahwa pihaknya mengabulkan permohonan KPK untuk menjadi pihak terkait dalam uji materi hak angket ini. KPK, kata dia, secara lembaga bisa hadir di dalam persidangan selanjutnya.

"KPK mengajukan sebagai pihak terkait. Setelah RPH, kami menerima sebagai pihak terkait dan tentu saja pada sidang berikutnya," ungkap dia.

Di sisi lain, MK juga menerima surat dari DPR RI, terkait 3 ahli yang akan dihadirkan. MK juga mengabulkan permintaan DPR itu dan keterangan ahli dari DPR akan didengar setelah pemohon mengajukan ahlinya. [YUS]

READ SOURCE
UC News
Cerdas dan Terdepan