UC News

MA India Dengar Petisi Penolakan Pengusiran Rohingya

MA India Dengar Petisi Penolakan Pengusiran Rohingya
Pengungsi Muslim Rohingya asal Myanmar tiba di kamp pengungsian baru di Unchiprang dekat kota perbatasan Bangladesh Teknaf, pada 5 September 2017.[AFP]

[NEW DELHI] Mahkamah Agung (MA) India, Senin (11/9), mendengarkan petisi berisi penolakan atas keputusan pemerintah untuk mendeportasi imigran ilegal Muslim Rohingya ke Myanmar. Sebelumnya, pengadilan tertinggi tersebut pada 4 September lalu menyatakan ingin mengetahui pendirian pemerintah dalam persoaan ini.

Persoalan ini muncul di hadapan Ketua Hakim Dipak Misra dan Hakim AM Khanwilkar bersama DY Chandrachud, yang meminta Pengacara Umum Tambahan Tushar Mehta untuk mengambil instruksi dari Pusat dan tanggapannya atas petisi yang menentang keputusan yang dianggap melanggar konvensi hak asasi manusia.

Permohonan kasus itu diajukan oleh dua imigran Rohingya, Mohammad Salimullah dan Mohammad Shaqir, yang terdaftar sebagai pengungsi di bawah badan pengungsi PBB, UNHCR. Mereka mengklaim telah mengungsi ke India setelah melarikan diri dari Myamar karena diskriminasi yang meluas, kekerasan, dan pertumpahan darah kepada masyarakat di sana.

“Usulan deportasi bertentangan dengan perlindungan konstitusional dari Pasal 14 (Hak atas Kesetaraan), Pasal 21 (Hak atas Hidup dan Kebebasan Pribadi), dan Pasal 51(c) Konstitusi India, yang menyediakan kesetaraan hak dan kebebasan kepada setiap orang,” sebut petisi itu.

“Tindakan ini juga berlawanan dengan prinsip 'Non-Refoulement', yang telah secara luas diakui sebagai prinsip dari Hukum Lazim Internasional,” tambah permohonan itu.

Prinsip non-refoulement adalah larangan bagi suatu negara untuk menolak, mengembalikan, atau mengirimkan pengungsi ke suatu wilayah dimana dia akan berhadapan dengan hal-hal yang bisa membahayakan hidupnya seperti penganiayaan, pembunuhan, dan sebagiannya karena alasan-alasan terkait ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam organisasi sosial tertentu, atau keyakinan politiknya. Ini menjadi prinsip dasar dalam perlindungan internasional pengungsi dan pencari suaka.

Petisi itu juga menyuarakan keinginan agar warga Rohingya di India diberikan kebutuhan dasar untuk memastikan mereka bisa hidup dalam kondisi kemanusiaan sebagaimana disyaratkan oleh hukum internasional. Disebutkan pula, India telah meratifikasi dan merupakan penandatangan berbagai konvensi yang mengakui prinsip non-refoulement, yang melarang deportasi pengungsi ke negara dimana mereka menghadapi ancaman nyawa.

Sebelumnya, India berencana untuk mendeportasi warga Rohingya yang tinggal secara ilegal di negara itu. New Delhi menyatakan hanya sekitar 14.000 Rohingya di India yang terdaftar dalam badan pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), sehingga sisanya ilegal dan bisa dikirimkan pulang. [DNA India/C-5]

READ SOURCE
UC News
Cerdas dan Terdepan