UC News

KPK Tak Izinkan Miryam Temui Pansus KPK, Bamsoet: Pansus KPK Tidak Ambil Pusing

Menurutnya, pansus hanya melaksanakan tugas berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan UUMD3.

KPK Tak Izinkan Miryam Temui Pansus KPK, Bamsoet: Pansus KPK Tidak Ambil Pusing
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo.

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pemanggilan Miryam S Haryani yang dilakukan oleh Pansus Angket KPK tampaknya bertepuk sebelah tangan, pasalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengizinkan tersangka pemberian keterangan palsu kasus korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) itu memenuhi panggilan pansus angket.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan pemanggilan Miryam S Haryani bukan persoalan diizinkan atau tidak oleh lembaga rasuah tersebut, namun lebih menekankan kepada pelaksanaan UU dalam suatu proses penggunaan hak penyelidikan oleh DPR yg diberi nama dalam konstitusi UUD 1945 dan UUMD3, Hak Angket.

"Saya mendengar bahwa KPK akan mengirim surat tidak bisa menghadirkan Miryam. Ya, tidak apa-apa. Santai saja,"ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (19/6).


Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan bahwa pansus angket KPK pasti akan mengirimkan panggilan kedua kalinya. Dimana pemanggilan kedua itu tergantung keputusan sidang Hak Angket, apakah jatuh pada tanggal 22 Juni ini, atau usai liburan hari raya Idul Fitri.

"Sekali lagi, Pansus tidak ambil pusing. Pansus hanya melaksanakan tugas berdasarkan konstitusi UUD 1945 dan UUMD3. Bagi yang tidak setuju, ya silahkan amandemen UUD 1945 dan revisi UUMD3," jelasnya.

Politisi Golkar ini menambahkan, jika memang KPK enggan menghadirkan tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang KTP elektronik (e-KTP), Miryam S. Haryani, maka Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK bisa saja menggunakan mekanisme panggil paksa.

"Perintah soal pemanggilan paksa itu sangat jelas. Selain diatur dalam konstitusi UUD 1945 juga tercantum di dalam Undang-undang MD3 Pasal 204. Di situ dinyatakan secara tegas bahwa WNI atau WNA yang dipanggil panitia angket wajib memenuhi panggilan. Jika tidak memenuhi panggilan 3 kali berturut-turut, maka panitia angket bisa meminta bantuan Polri untuk memanggil paksa," tukasnya.

READ SOURCE
UC News
Cerdas dan Terdepan