UC News

Cheps Usul Cukai Rokok Naik Hingga 270%

Cheps Usul Cukai Rokok Naik Hingga 270%
Cukai rokok diharapkan naik lagi (GATRAnews/ANTARA)

Jakarta, GATRANews - Centre for Health Economics and Policy Studies (Cheps) Universitas Indonesia mengusulkan kenaikan cukai rokok berada pada kisaran 150% hingga 270%. Jika diasumsikan dengan batas bawah 150%, maka harga rokok per bungkus menjadi Rp 25.000. Ketua Cheps Budi Hidayat mengatakan dengan asumsi batas bawah tersebut, menurutnya bisa menambah kas negara Rp 200 triliun, mengurangi penduduk miskin menjadi 2 juta jiwa dan perokok turn menjadi 4 juta jiwa.

"Kenaikan harga rokok 200% (tidak membuat harga perbungkus menjadi Rp 50.000) akan menghasilkan tambahan kas Rp 260 triliun setahun," kata Budi dalam diskusi 'Harga Rokok Naik : Hoax vs Fakta di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta Pusat (25/8).

Berdasarkan data Cheps Universitas Indonesia, jika cukai rokok hanya naik 10,54% dengan asumsi harga rokok menjadi Rp 11.000 maka kemiskinan justru naik 0,16%. Dengan asumsi kenaikan cukai rokok 60% menjadi Rp 16.000 kemiskinan naik lebih tinggi menjadi 60%. "Kalau kenaikan kurang dari 11% maka berimplikasi dengan kenaikan angka kemiskinan. Pertanyaannya apakah angka kemiskinan akan habis? Maka kita harus mencari titik optimum. Kita harus memperhatikan revenue yang diperoleh dari industri di situlah analisis lebih lanjut dengan level curve ternyata titik optimum setelah di atas 150-270%," katanya.

Angka kenaikan cukai rokok 150-270% berdasarkan ansumsi Cheps tidak akan berbahaya. Sebab menurut Budi akan sangat menguntungkan dari sisi ekonomi. "Ini menguntungkan dari sisi ekonomi dan menguntungkan juga dari persepektif pengendalian konsumsi rokok, lalu juga menguntungkan pendapatan negara dan tidak merugikan juga dari sisi industri karena masih ada perokok yang masih tetap akan merokok. Karena itu membuat candu," katanya.

Budi juga yakin kenaikan cukai rokok berdasarkan analisis Cheps tidak akan memicu inflasi. Menurutnya inflasi harusnya tidak dijadikan argumen penghambat dalam menaikkan harga rokok. Sebab, kenaikan harga rokok selama ini masih sangat jauh di bawah kenaikan pendapatan rata-rata masyarakat. Pada tahun 2010 harga rokok hanya 10,7% dari pendapatan per kapita sementara di 2016 hanya 9,5%.

"Artinya kenaikan harga rokok tidak sebanding dengan pendapatan. Harga rokok tidak memengaruhi inflasi umum. Beda dengan kenaikan harga BBM. Bahkan dengan murahnya rokok semakin bisa dijangkau anak-anak," katanya.

Sementara itu, Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tiga perusahaan asing menanamkan modalnya di industri rokok Indonesia. "Tahun 2015 masuk Philips Morris ke Sampoerna dengan modal US$1,15 miliar. Kemudian British American Tobacco US$1 miliar di 2016. Sementara tahun ini Japan Tobacco US$667 juta. Ini membuktikan bahwa Indonesia pangsa pasar besar dan juara untuk perokok. Ini menyedihkan buat saya," katanya.

Habullah yang juga menjadi tenaga ahli di Dewan Jaminas Sosial Nasional (DJSN) ini mengatakan di negara seperti Amerika dan Eropa ketika harga rokok dinaikkan maka angka penduduk merokoknya menurun. "Harusnya negara hadir dalam persoalan ini karena resikonya akan erasa di masa yang akan datang," katanya.

Berdasarkan data, 35% klaim asuransi untuk Jaminan Kesehatan Nasional adalah untuk penyakit yang berhubungan dengan konsumsi rokok khususnya kardiovaskukar, kanker hingga dialisis. "Ini akan sangat mengancam ke depan jika dibiarkan terus. Jadi menurut saya menaikkan harga rokok adalah instrumen efektif," katanya.

READ SOURCE
UC News
Cerdas dan Terdepan