UC News

APPLTA: PLN dan ESDM Berupaya Menipu Presiden Dengan Memaksa IPP Melakukan PPA

APPLTA: PLN dan ESDM Berupaya Menipu Presiden Dengan Memaksa IPP Melakukan PPA
Menteri ESDM tinjau listrik di Bali

Jakarta, Aktual.com – Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka menegaskan bahwa tidak ada pembatalan agenda penandatanganan power purchase agreement (PPA) oleh pihak pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) yang akan dilaksanakan pada hari ini di Hotel Mulia Jakarta.

Menurutnya perusahan yang menolak penandatanganan merupakan investor yang tidak serius untuk berbisnis di sektor ketenagalistrikan terutama pada pengembangan EBT.

“Jadi mas, di Hotel Mulia. Dihadiri Menteri ESDM. IPP yang diundang untuk PPA, Semuanya sudah pernah hadir untuk melakukan kesepakatan harga dan mereka commit sesuai Permen 12 /2017. Namun setelah Permen 43/2017 keluar, mereka salah mempersepsikan, seolah olah harga mereka harus 100% dari BPP, padahal PerMen 43/2017 tersebut memberi batas atas /ceiling price,” katanya kepada Aktual.com, Rabu (2/8).

“Sebenarnya dengan kesepakatan sebelumnya, setiap IPP tersebut pasti sudah ada margin yang didapat, namun ternyata mereka masih menginginkan margin yang lebih besar dengan menyalah artikan makna ceiling price tersebut. Jadi sebenarnya, kita bisa ukur mana IPP yang memiliki commitment dan mana yang tidak memiliki Commitment,” tegas dia.

Sementara Asosiasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) keberatan dengan ancaman salah seorang Direktur PT PLN (Persero) yang memaksa agar segera dilakulan penandatangan PPA.


Ketua APPLTA, Riza Husni mengatakan; seharusnya pemerintah dan PLN menghargai aturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah sendiri, dimana dalam Permen 43 tahun 2017 mengatur bahwa penentuan harga jual listrik dilakukan secara Bisnis to Bisnis (B to B), artinya tidak ada paksaan dalam berbisnis.

Namun disesalkan pihak PLN mengultimatum IPP agar menandatangani PPA. Acaman itu dengan tegas mengataian apabila tidak ditandatangani PPA, maka IPP dianggap mudur dan akan dicoret dari keikutsertaan proyek.

“Harusnya B to B nggak boleh mengancam,” katanya kepada Aktual.com, Selasa (1/8).

Lagian lanjutnya, sejak ada teguran Presiden Joko Widodo mengenai regulasi yang menghambat investasi, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar telah mengumpulkan para pengembang untuk meninjau Permen 10, 12, 42 dan 43 terkait listrik.

Menjadi pertanyaan bagi Riza, mengapa Pemerintah dan PLN terburu-buru dan tidak menunggu hasil peninjauan Permen tersebut.

“Tanggal 27 Juli pertemuan dengan Wamen membahas rencana evaluasi Permen 10, 12, 42 dan 43. Pak Wamen berjanji evaluasi akan diadakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita sedang menunggu evaluasi Permen,” imbuhnya.

Karena itu dia menghimbau agar anggota asosiasi APPLTA supaya tidak melakukan penandatanganan PPA dan menunggu hasil evaluasi Permen seperti yang telah dijanjikan oleh pemerintah.


“PPA tanpa bank garansi dan kelengkapan administrasi untuk apa? Hanya membohongi presiden,” pungkas dia.

Sebagaimana dikatakan bahwa Kementerian ESDM mendapat teguran dari Presiden Jokowi mengenai regulasi yang menghambat investasi, disinyalir sebagai upaya menunjukkan regulasi yang dikeluarkan tidak bermasalah, kementerian ESDM dan PLN memaksa investor melakukan penandatanganan PPA sebagai bukti investor berminat dan tidak ada kendala atas regulasi yang ada.

Laporan: Dadangsah Dapunta

READ SOURCE
UC News
Cerdas dan Terdepan